MRT adalah Mass
Rapid Transit ini adalah trasformasi modern untuk mengurangi kemacetan
di daerah perkotaan karena masalah ibu kota kita adalah salah satunya kemacetan
dengan adanya MRT dapat mengurangi kemacetan di ibu kota.
Kelanjutan pembangunan
mass rapid transit (MRT) diputuskan akhir bulan ini. Namun, rencana pembangunan
transportasi massal ini menunjukkan perkembangan yang positif.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan, pembahasan rencana pembangunan MRT Jakarta ini terus dilakukan dengan sejumlah stakeholder, baik praktisi, pemerintah pusat, maupun akademisi. Terakhir evaluasi mengenai anggaran. Anggaran diperkirakan turun menjadi 67% dari plafon awal. ”Kita menginginkan pelaksanaan pembangunan MRT ini tidak menyedot APBD DKI Jakarta terlalu besar. APBD harus dihemat untuk ini,” ungkap Basuki seusai mengikuti rapat terbatas dengan pimpinan DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta kemarin.
Pertemuan itu dihadir Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua dan Direktur Utama (Dirut) PT MRT Jakarta Tribudi Rahardjo. Menurut Basuki, hasil kajian terakhir terus dimatangkan. Akhir November ini proyek MRT diperkirakan sudah dapat diputuskan dan dibawa ke Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Wakil Presiden Boediono. Inggard Joshua memastikan pembangunan MRT Jakarta tidak menghadapi kendala apa pun.Menurutnya, perencanaan pembangunan sudah selesai dan tinggal melanjutkan proses selanjutnya.
”Segera dilaksanakan,” ujar Inggard. Politikus Partai Golkar ini menuturkan, saat ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) tengah membahas nilai proyek MRT Jakarta. Beragam persoalan yang menjadi kendala seperti keberatan warga karena permukimannya dilewati jalur MRT dapat diselesaikan pemerintah. Sebagaimana yang dikeluhkan warga di sepanjang Jalan Fatmawati.
Solusinya meyakinkan warga bahwa keberadaan jalur MRT itu tidak akan mematikan bisnis dan menurunkan harga tanah. Di kawasan tersebut MRT Jakarta akan menggunakan jalan layang. ”Teknisnya memang demikian, tidak bisa subway,”sebutnya. Pembangunan MRT ini tidak semata mengandalkan teknologi kontraktor asing, tapi juga melibatkan kontraktor lokal. Bentuk pembagian kerja antara kontraktor asing dan lokal dalam pengerjaan akan terlihat.”Kombinasi kontraktor asing dan lokal ini diharapkan dapat mempercepat pengerjaan MRT sehingga kemacetan Jakarta semakin cepat terurai,”ungkapnya.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana berharap pertemuan antara Pemprov DKI Jakarta, Bappenas, dan UKP4 menjadi titik terang dalam kelanjutan pembangunan MRT. Beberapa proses perencanaan pembangunan yang selama ini tertunda dapat dilanjutkan. ”Belum terlambat dalam pembangunan MRT ini,”kata politikus PKS ini. Sebelumnya Dirut PT MRT Jakarta Tribudi Rahardjo mengungkapkan, biaya MRT tahap pertama diperkirakan menelan anggaran maksimal Rp15 triliun.
Isu tarif mahal yang akan dibebankan kepada penumpang, menurut Tribudi, masih akan dilihat dari perkembangannya. Namun,tarif diperkirakan sebesar Rp8.000 per penumpang dan akan dibantu APBD untuk biaya operasionalnya melalui subsidi. Direktur Teknik Transportasi Bappenas Bambang Triharmono mengatakan, MRT tahap I (Lebak Bulus – Bundaran HI) harus sudah bisa beroperasi tahun 2016. Selain sudah masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah, proyek ini juga diharapkan dapat menata dan memberikan solusi angkutan massal yang aman dan nyaman.
Pihaknya tidak mempersoalkan evaluasi proyek MRT oleh Gubernur Joko Widodo (Jokowi).Hanya saja, evaluasi tersebut tidak boleh mengganggu pelaksanaan proyek. Selain itu, Pemprov DKI diminta tetap berkomitmen menjalankan proyek ini. Pembangunan MRT tahap pertama (Lebak Bulus-Bundaran HI) dibangun sepanjang 15,7 km dengan 13 stasiun yakni 7 stasiun layang dan 6 stasiun bawah tanah.Tujuh stasiun layang yaitu Lebak Bulus- Fatmawati-Cipete Raya-Haji Nawi-Blok A-Blok M- Sisingamangaraja.
Sementara enam stasiun bawah tanah yaitu Senayan- Istora-Benhil-Setiabudi-Dukuh Atas-Bundaran HI. Pembangunan ini didanai dari pinjaman Pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA). Pinjaman tersebut akan menjadi tanggungan Pemprov DKI Jakarta sebesar 58% dan sisanya pemerintah pusat.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan, pembahasan rencana pembangunan MRT Jakarta ini terus dilakukan dengan sejumlah stakeholder, baik praktisi, pemerintah pusat, maupun akademisi. Terakhir evaluasi mengenai anggaran. Anggaran diperkirakan turun menjadi 67% dari plafon awal. ”Kita menginginkan pelaksanaan pembangunan MRT ini tidak menyedot APBD DKI Jakarta terlalu besar. APBD harus dihemat untuk ini,” ungkap Basuki seusai mengikuti rapat terbatas dengan pimpinan DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta kemarin.
Pertemuan itu dihadir Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua dan Direktur Utama (Dirut) PT MRT Jakarta Tribudi Rahardjo. Menurut Basuki, hasil kajian terakhir terus dimatangkan. Akhir November ini proyek MRT diperkirakan sudah dapat diputuskan dan dibawa ke Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Wakil Presiden Boediono. Inggard Joshua memastikan pembangunan MRT Jakarta tidak menghadapi kendala apa pun.Menurutnya, perencanaan pembangunan sudah selesai dan tinggal melanjutkan proses selanjutnya.
”Segera dilaksanakan,” ujar Inggard. Politikus Partai Golkar ini menuturkan, saat ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) tengah membahas nilai proyek MRT Jakarta. Beragam persoalan yang menjadi kendala seperti keberatan warga karena permukimannya dilewati jalur MRT dapat diselesaikan pemerintah. Sebagaimana yang dikeluhkan warga di sepanjang Jalan Fatmawati.
Solusinya meyakinkan warga bahwa keberadaan jalur MRT itu tidak akan mematikan bisnis dan menurunkan harga tanah. Di kawasan tersebut MRT Jakarta akan menggunakan jalan layang. ”Teknisnya memang demikian, tidak bisa subway,”sebutnya. Pembangunan MRT ini tidak semata mengandalkan teknologi kontraktor asing, tapi juga melibatkan kontraktor lokal. Bentuk pembagian kerja antara kontraktor asing dan lokal dalam pengerjaan akan terlihat.”Kombinasi kontraktor asing dan lokal ini diharapkan dapat mempercepat pengerjaan MRT sehingga kemacetan Jakarta semakin cepat terurai,”ungkapnya.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana berharap pertemuan antara Pemprov DKI Jakarta, Bappenas, dan UKP4 menjadi titik terang dalam kelanjutan pembangunan MRT. Beberapa proses perencanaan pembangunan yang selama ini tertunda dapat dilanjutkan. ”Belum terlambat dalam pembangunan MRT ini,”kata politikus PKS ini. Sebelumnya Dirut PT MRT Jakarta Tribudi Rahardjo mengungkapkan, biaya MRT tahap pertama diperkirakan menelan anggaran maksimal Rp15 triliun.
Isu tarif mahal yang akan dibebankan kepada penumpang, menurut Tribudi, masih akan dilihat dari perkembangannya. Namun,tarif diperkirakan sebesar Rp8.000 per penumpang dan akan dibantu APBD untuk biaya operasionalnya melalui subsidi. Direktur Teknik Transportasi Bappenas Bambang Triharmono mengatakan, MRT tahap I (Lebak Bulus – Bundaran HI) harus sudah bisa beroperasi tahun 2016. Selain sudah masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah, proyek ini juga diharapkan dapat menata dan memberikan solusi angkutan massal yang aman dan nyaman.
Pihaknya tidak mempersoalkan evaluasi proyek MRT oleh Gubernur Joko Widodo (Jokowi).Hanya saja, evaluasi tersebut tidak boleh mengganggu pelaksanaan proyek. Selain itu, Pemprov DKI diminta tetap berkomitmen menjalankan proyek ini. Pembangunan MRT tahap pertama (Lebak Bulus-Bundaran HI) dibangun sepanjang 15,7 km dengan 13 stasiun yakni 7 stasiun layang dan 6 stasiun bawah tanah.Tujuh stasiun layang yaitu Lebak Bulus- Fatmawati-Cipete Raya-Haji Nawi-Blok A-Blok M- Sisingamangaraja.
Sementara enam stasiun bawah tanah yaitu Senayan- Istora-Benhil-Setiabudi-Dukuh Atas-Bundaran HI. Pembangunan ini didanai dari pinjaman Pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA). Pinjaman tersebut akan menjadi tanggungan Pemprov DKI Jakarta sebesar 58% dan sisanya pemerintah pusat.
Dengan adanya perencanaan
pembagunan MRT semoga Jakarta menjadi lebih baik lagi dan terhindar dari
kemacetan yang terus kita alami.
REFERENSI
http://www.seputar-indonesia.com/news/mrt-diputuskan-akhir-november
Tidak ada komentar:
Posting Komentar